Seruan tersebut disampaikan mengingat masih terdapat WNA yang berada di wilayah Bali namun belum terdata dalam kedua sistem tersebut, sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan dan pendataan terhadap keberadaan serta aktivitas orang asing di wilayah Bali.
Menurut Beliau, pihaknya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap hunian yang menerima tamu WNA untuk memberikan data keberadaan mereka melalui link website Cakrawasi www.cakrawasibali.com. Ia menekankan bahwa ketidaklengkapan data tersebut menjadi kendala serius dalam pengawasan, terutama karena Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata sehingga aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan maupun masyarakat setempat harus dijaga bersama.
Beliau mencontohkan sejumlah kasus menonjol yang melibatkan WNA, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana, antara lain kasus kriminalitas, penipuan (scam), hingga pengungkapan laboratorium narkotika yang memanfaatkan celah lemahnya pengawasan terhadap hunian privat.
Menurutnya, berbagai kejadian tersebut salah satunya dipengaruhi oleh masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pengelola hunian untuk menyampaikan informasi data keberadaan WNA yang tinggal atau menginap di tempat hunian tersebut kepada petugas melalui website Cakrawasi.
Karena itu, beliau berharap partisipasi aktif seluruh pengelola hunian dapat memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga serta pariwisata Bali dapat berlangsung secara aman, nyaman dan kondusif.
